Peran Panglima Laot dalam Pelestarian Populasi Ikan Melalui Sistem Tarek Pukat Menuju Kesejahteraan Nelayan Berkelanjutan Pada Kawasan Pesisir Gampong Jawa Banda Aceh

Maryam Maryam, Asriani Asriani, Erdi Surya, M. Ridhwan, Armi Armi, Lukmanul Hakim

Abstract


Abstrak: Telah dilakukan penelitian dengan judul Peran Panglima Laut dalam pelestarian populasi ikan melalui system tarek pukat menuju Kesejahteraan Nelayan Berkelanjutan pada Kawasan Pesisir Gampong Jawa Banda Aceh, Adapun yang menjadi Permasalahan dalam penelitian ini adalah banyaknya sampah di daerah bibir pantai, penangkapan ikan tidak boleh  menggunakan labuh jaring, bahan peledak, yang mengakibatkan kurangnya pendapatan nelayan dan penurunan populasi ikan yang mengakibatkan kurangnya pendapatan nelayan tradisional menurun. sehingga menghasilkan kerugian yang berdampak pada sector kehidupan para nelayan sehingga pemanfaatan terhadap sumber daya laut tidak dapat maksimal. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat nelayan tradisional yang berada di pantai gampong jawa, Keucik, sekdes, panglima laut, panglima pukat darat, sampel dalam penelitian ini berjumlah 16 orang yaitu 8 orang nelayan tradisional tarek pukat. 1 orang keucik, 1 orang sekdes, 1 orang panglima pukat darat, 1 orang panglima laut,  4 orang pengunjung. Data dikumpulkan melalui data wawancara dan data observasi, Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran panglima laut dalam upaya menjaga pelestarian populasi ikan selama ini dilakukan sudah sangat baik dan maksimal,  dengan adanya system sistem tarek pukat masyarakat dapat terbantu, wilayah tarek pukat darat tidak boleh labuh jaring (Rawet), adanya sanksi adat dan juga hukum negara juga diberlakukan andaikan adanya pelanggaran yang  dilakukan oleh para nelayan, mengatur berbagai hal seperti tidak boleh menembang pohon cemara dikarenakan adanya bayangan, adanya planton, sehingga anak ikan dapat berkembang biak dengan baik dibawah pohon cemara, di samping itu para nelayan tidak diperbolehkan menebang bak aron di tepi pantai karena bak aron mempunyai secara ekologis agar keseimbangan lingkungan terjaga yang bisa menimbulkan daya tarik ikan untuk mendekati kawasan bibir pantai, adanya pengaturan waktu penangkapan ikan melalui system tarek pukat apabila air pasang surut dan cuaca tidak menentu, para nelayan dilarang melakukan peracunan, pembiusan melalui tarek pukat penangkapan ikan  karena dapat merusak ekosistem perairan di kawasan pesisir laut gampong jawa, adanya pelestarian wilayah pesisir pantai gampong jawa dengan cara bergotong royong secara bersama-sama, penyu merupakan salah binatang yang dilindungi di wilayah pesisir gampong jawa para nelayan dilarang menangkapnya, para nelayan sangat mengharapkan bantuan kepada pemerintah, seperti batu/tanggul  yang disebelah barat  di panjangkan agar tidak dangkal sebelah, sumur bor, mushala, serta kamar mandi untuk ganti baju nelayan, serta para pengunjung pantai sangat mengharapkan adanya tempat pembuangan sampah dan adanya mushala agar dapat memudahkan pengunjung untuk melaksanakan sholat.

 

Kata kunci: Panglima laut, Pelestarian, Populasi ikan, Tarek Pukat


Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Abubakar. 2012 Peran Lembaga Adat Keujreun Blang Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Sawah di Kabupaten Bireun, Jurnal Al-Iman

Adli, M. dkk. (2006). Selama Kearifan Dalam Kekayaan. Lembaga Hukum Panglima Laot dan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia. Jakarta.

Apriana, E (2012) Pengembangan Program Perkuliahan Biologi Konservasi dengan Pendekatan Kontektual Berrbasis Kearifan Lokal Aceh Untuk Meningkatan Literasi Lingkungan dan Tindakan

Konservasi. Disertasi Doktor Pada pada SPs UPI. Bandung: tidak diterbitkan.

Bengen. 2001. Pedoman Teknis. Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan. Institut Pertanian Bogor

BRR. (2006). Aceh and Nias One Year After Tsunami: The Recovery Effort and Way Forward. A Joint Report Of The BRR And International Partnerts. Banda Aceh: Aceh Nias Rehabilitation and Recontruction Agency.

Dahuri, dkk. (2009). Keanekaragaman Hayati Laut. PT. Gramedia: Jakarta

Done, T.J., and R.E. Riechelt. (1998). Integrated Coastal Zone and Fisheries Ecosystem Management: Generic Goals and Performance Indices. Ecological Applications, 8(1): 110-118.

Ghofar.( 2004). Pengembangan sumber daya manusia. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Herdiatmi S. (2011) Pendukung kebersihan pengelolaan sampah kota. INNOFARM. Jurnal Inovasi pertanian, 10 (1): 50-66

Imran, Ali, Efendi, Ismail, 2016. Inventarisasi Mangrove di pesisir pantai cemara Lombok barat. JUVE Vol 1

Indrawan, M. Primack, R, B dan Supriatna, J, (2007). Biologi Konservasi. Edisi Revisi Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Munandar, A., dkk. (2009). Konservasi Fauna Indonesia. Bandung: Rizqi Press

Sugiyono. (2013). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Alfabeta

Mulasari, S, A (2012). Hubungan tingkat pengetahuan dan sikap terhadap prilaku masyarakat dalam mengelola sampah di dusun padukuhan desa sidokarto kecamatan godean kabupaten sleman yogjakarta. Jurnal Kesmas vol 6 nomor 3-204-211

Kutanegara. (2014) Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan.), Membangun Masyarakat Indonesia Peduli Lingkungan. Gadjah Mada University Press

Sulaiman. (2010). Model Alternatif Pengelolaan Perikanan Berbasis Hukum Adat Laut di Kabupaten Aceh Jaya Menuju Keberkelanjutan Lingkungan Yang Berorientasi Kesejahteraan Masyarakat. Thesis UNES.

Nuitja, I Nyoman, 1992. Biologi dan Ekologi Pelestarian Penyu Laut. IPB Press Bogor.

Priyulianto. (2005). Adaptasi Lingkungan. Rineka Cipta, Jakarta

Pontoh, Ria Kurniasih, 1992. Preservasi dan konservasi: Suatu TindakanTeori Perancangan Kota, Bandung: Jurnal PWK.

Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 60 2013 Tentang Penyelesaian Sengketa dan Perselisihan Adat.

Peraturan Daerah Provinsi NAD Swantoro. (2015). Kontribusi Hukum Adat Dalam Pengembangan Hukum Laut di Indonesia. Jakarta.

No 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, Pasal 1 Ayat 8

UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Undang-undang nomor 31 tahun 2004. Tentang UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam” Hayati dan Ekosistemnya (KSDHA &E).

Undang-undang nomor 18 tahun 2001. Tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

Wahyu ningsih, (2016) Efektivitas Upaya mitigasi Abrasi Berbasis Ekosistem di Kabupaten Kolonpongo, DIY, Prosiding Seminar Nasional Kelautan Universitas Trunojoyo, Madura 27 Juli 2016


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Bionatural: Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi